bachkim24h.com melanjutkan Jakarta Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas membahas rencana mutasi pegawai negeri sipil (ASN) atau PNS ke IKN bersama Otoritas Ibu Kota Nusantara.
Anas mengatakan, pendirian smart city di IKN merupakan peluang yang cocok untuk mempercepat Sistem Elektronik Berbasis Pemerintah (SPBE).
Setelah itu, IKN akan didukung dengan teknologi yang modern dan modern serta perubahan gaya hidup baru yang berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia dan seluruh dunia.
Dengan gagasan tersebut, Menteri Anas berharap keterampilan dan kemampuan PNS juga semakin meningkat seiring dengan tantangan yang ada saat ini. “ASN bisa menyikapi permasalahan yang akan mereka hadapi selama di IKN, mereka harus peka terhadap berbagai perubahan, mereka bisa menyikapi segala situasi/peristiwa yang mereka hadapi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (21/3/ 2024). Kantor Bersama
Mantan Direktur Lembaga Kebijakan Penyediaan Barang/Jasa (LKPP) ini mengatakan, rencana kantor ASN ke depan akan mengusung gagasan kantor bersama, dimana satu kantor digunakan bersama oleh beberapa organisasi atau individu.
“Dengan gagasan ini, prioritas akan diberikan pada koneksi antar layanan/organisasi dalam bentuk koneksi fisik (gedung) dan koneksi digital,” kata Anas.
Pemerintah akan mempertimbangkan besaran insentif atau izin yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASNl) golongan pertama yang pindah ke Ibu Kots Nusantara (IKN). Pemerintah akan segera membahas hal tersebut dalam pertemuan kecil (ratas) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan keuangan kepada ASN secara kekeluargaan. Termasuk biaya pindahan bagi pembantu rumah tangga (ART).
Rinciannya, pemerintah akan memberikan tunjangan perjalanan untuk satu orang ASN, satu orang ASN wanita, dua orang ASN anak, dan maksimal satu orang anggota keluarga.
Jadi ini yang pertama, jadi yang mengusung satu laki-laki, satu perempuan, dua anak, dan anggota rumah tangga,” kata Anas saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan. , Jumat (15/3/2024).
“Jadi berapa biayanya? Ini akan kita diskusikan dengan Kementerian Keuangan,” ujarnya. Tunggu Ratas Jokowi
Dia menjelaskan, pembicaraan masih menunggu waktu pertemuan dengan Presiden Jokowi. Ia berharap tidak butuh waktu lama untuk mengumumkannya.
“Ya akan kita bahas, mungkin dalam waktu dekat kita akan sampaikan kepada Presiden untuk mengadakan pertemuan tentang perundingan,” jelas Menpan RB.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas sedang mengumpulkan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Pulau (IKN). Termasuk menghitung jumlah ASN lokal di wilayah sekitar markas baru.
Anas mengatakan nantinya sejumlah ASN khusus wilayah Kaltim akan disalurkan. Baru, sisanya akan diselesaikan melalui pemilu nasional. Ini sebagai upaya pendanaan dan pembagian ASN lokal.
“Khusus IKN, kemarin kami sudah berdiskusi terkait kepastian yang ada di Papua. Karena kalau IKN dibuka 100 persen gratis, kami khawatir ada masyarakat lokal di dekat IKN sehingga sebagian CPNS tidak ikut. temukan negaranya.