Categories
Teknologi

Tanggapan Developer Game Soal Rencana Kominfo Wajibkan Publisher Game Berbadan Hukum

bachkim24h.com, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika belakangan ini ramai diberitakan terkait rencananya mengizinkan penerbit game memiliki badan hukum di Indonesia.

Rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut diumumkan dalam konferensi pers di Jakarta oleh Samuel Abrijani Pangerpan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Selain itu, seseorang yang diketahui bernama Sammy mengatakan peraturan menteri yang mengatur hal tersebut akan diterbitkan dalam waktu dekat.

Pernyataan mendadak tersebut langsung menuai kecaman dari berbagai pihak, mulai dari pengembang game Indonesia hingga para gamer di Indonesia.

Kritik tersebut salah satunya datang dari pendiri Toge Productions, Chris Antony. “Mohon direview @kemkominfo ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, “Bayangkan saja game Indonesia ingin mendunia dengan penerbit luar negeri, tapi malah diblokir di negara sendiri karena penerbitnya asing, lucu banget kan?”

Tak hanya itu, Chris menyoroti rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika yang akan membentuk lembaga evaluasi yang tugasnya akan dilimpahkan kepada pihak ketiga.

Tweet Chris pun mendapat dukungan dari banyak gamer dan pengembang game lainnya, mengkritik kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menurutnya berpotensi “mematikan” industri game Tanah Air.

Usai berdiskusi di media sosial, Chris pun mengunggah informasi terkini pertemuannya bersama AGI (Asosiasi Gaming Indonesia) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Peraturan Menteri yang diterbitkan ini merupakan kajian klasifikasi permainan yang menggantikan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Elektronik Interaktif, ujarnya.

“Tidak ada aturan dalam peraturan tersebut bahwa penerbit harus berbadan hukum atau berbadan hukum di Indonesia.”

Chris menuturkan, “Dari rapat dadakan pada hari Minggu lalu, terlihat aturan mengenai penerbit asing masih sebatas pembahasan, dan sebagian besar pemain GameDev yang hadir saat itu menyatakan tidak setuju dengan gagasan bertanya kepada penerbit Badan Hukum di Indonesia. .”

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengumumkan rencananya untuk memiliki badan hukum bagi penerbit game di Indonesia. Rencananya aturan ini akan dituangkan dalam peraturan menteri.

Hal tersebut diungkapkan Samuel Abrijani Pangerpan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Jumat (26/1/2024). Samuel mengatakan, peraturan menteri yang mengatur hal tersebut akan diterbitkan dalam waktu dekat.

Kini, kata Samuel, aturan tersebut menunggu untuk diberi nomor oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Samuel menjelaskan, kehadiran regulasi ini merupakan upaya mendukung ekosistem gaming di Tanah Air.

“Kalau prosesnya dari Permenkominfo, harus daftar ke Kumhan (Kemenkumham). Begitu dapat, jadi peraturan,” kata pria bernama Sammy itu.

Ia mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika ingin menciptakan ekosistem olahraga yang harus dipatuhi segala aturan. Oleh karena itu, menurut Samuel, penerbit yang memasarkan game di Indonesia juga mendirikan perusahaannya di Indonesia.

“Jadi kita ingin membuat ekosistem terkait game yang semua peraturannya harus dipatuhi. Sudah ada keinginan untuk membuka layanan di Indonesia, makanya sebaiknya kita buat (perusahaan di Indonesia) agar bermanfaat bagi Indonesia. ., dan anak-anak, pengembang game kami dapat mempublikasikannya, “katanya.

Saat menyusun peraturan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mengatakan bahwa diskusi publik telah dilakukan dengan pemangku kepentingan di industri olahraga. Menurut Samuel, penerbit yang tidak mengikuti aturan tersebut terancam pemblokiran.

“Kalau di sini tidak terdaftar, penerbitnya tidak punya badan hukum di sini, saya blokir gamenya. Kita ingin menciptakan ekonomi digital, kita tidak mau jadi penonton,” lanjutnya.

Namun, dia memastikan penerbit akan memiliki waktu untuk melakukan migrasi ketika kebijakan tersebut mulai diterapkan.

Perkembangan industri gaming di Indonesia sendiri diakui sudah berkembang pesat. Menurut survei, potensi pasar game di Indonesia mencapai hampir 2 miliar dolar pada tahun lalu.

Kita ngobrol dengan asosiasi game di Indonesia bagaimana kita bisa membangun industri game, tidak hanya terkait industrinya saja, tapi dalam mengadaptasi kontennya. Bahasa Indonesia, ” dia berkata.

Categories
Teknologi

Ini Jurus Kominfo untuk Bantu Operator Telekomunikasi yang Hadapi Situasi Sulit

bachkim24h.com, Jakarta – Beberapa perusahaan telekomunikasi dikabarkan tengah menghadapi situasi sulit. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berkomitmen membantu perusahaan dalam serangkaian langkah strategis.

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan TI (Kepala SDPPI) Kominfo Ismail MT mengungkapkan penyebabnya adalah pertumbuhan teknologi dan perubahan model bisnis.

Ia mengatakan, perusahaan telekomunikasi berupaya menyeimbangkan kembali bisnis telekomunikasi.

“Biaya yang disiapkan oleh perusahaan untuk didirikan meningkat secara eksponensial karena inovasi yang terus diupayakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Ismail dalam diskusi panel Tech & Telecom Summit 2024, Selasa (05/03/2024).

Cominfo sebagai regulator kebijakan berupaya membantu perusahaan telekomunikasi (perusahaan telekomunikasi) dengan menyusun kebijakan dan peraturan yang disesuaikan dengan situasi saat ini.

“Kita sebagai pengambil kebijakan dan regulator tentulah yang pertama-tama mengambil kebijakan dan peraturan yang sesuai dengan keadaan dan bukan membuat kebijakan dan peraturan luar negeri,” kata Ismail.

Ia menambahkan, Kominfo akan memberikan peluang bagi Penyedia Jasa Internet/ISP untuk berinovasi dalam pemanfaatan teknologi.

CEO SDPPI ini juga menilai saat ini sangat sulit bagi perusahaan telekomunikasi untuk sekadar menjual bandwidth. Perusahaan harus memberikan solusi kepada industri untuk mengubah jaringannya menjadi jaringan intelijen.

Ismail meyakini cara ini menjadi jawaban dalam memberikan layanan inovatif kepada masyarakat.

“Pemanfaatan data yang besar ini menjadi sebuah tantangan sehingga mereka harus benar-benar inovatif dan menyiapkan solusi bagi masyarakat untuk menjadikan jaringannya cerdas,” kata Ismail.

Selain menerapkan kebijakan yang bersahabat, Cominfo juga akan melakukan intervensi berupa anggaran fiskal untuk pembangunan jaringan yang sulit dijangkau melalui Bakti Cominfo.

Cominfo akan meningkatkan APBN sendiri – tiga hingga empat kali lipat – dari pendapatan anggaran, untuk membantu perusahaan telekomunikasi membangun infrastruktur jarak jauh.

“Pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Budi Aria mendukung penuh perusahaan telekomunikasi untuk terus berkembang sehingga perusahaan dapat fokus pada masalah penggunaan,” tambah Ismail.

Ada tiga fokus yang harus diterapkan untuk memberikan layanan telekomunikasi kepada masyarakat.

“Pertama mencakup seluruh masyarakat, kedua kualitas koneksi broadband, dan ketiga harga terjangkau,” kata Ismail.

Saat ditanya mengenai jumlah ISP di Indonesia, Ismail menjelaskan bahwa beberapa ISP yang tersebar hadir sebagai solusi nilai tambah infrastruktur.

“Meskipun ISP Indonesia banyak, namun diperlukan adaptasi industri di semua sektor, baik sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, UMKM, dan lain-lain,” jelas Ismail.

Namun, ia ingin perusahaan telekomunikasi besar dan beberapa ISP kecil melakukan konsolidasi guna meningkatkan efisiensi industri.

“Maka saya berharap perusahaan-perusahaan telekomunikasi besar tidak melihat ISP kecil sebagai kompetitor, tapi sebagai pelengkap yang bisa menjadi solusi bersama, sehingga masyarakat bisa menikmati inovasi yang ditawarkan,” tegas Ismail.