Categories
Edukasi

Disdik DKI Buka Lowongan Kerja Guru KKI Agustus 2024, Kuota 1.700

JAKARTA – Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta akan membuka lowongan Guru Kontrak Perorangan (KKI) pada Agustus 2024 dengan kuota 1.700 orang. Rekrutmen dibuka khusus bagi guru yang telah di-clearing.

Penjabat (Plt) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, permasalahan kebersihan yang membuat guru honorer kesal karena dianggap dipecat sepihak adalah proses perbandingan data 4.000 guru honorer.

Baca Juga: Ratusan Guru Honorer Dipecat, Heru Budi Panggil Kepala Sekolah Se-Jakarta Hari Ini

Proses pemadanan data, jelasnya, untuk memberikan rekomendasi kepada 4.000 guru honorer yang sudah lama mengajar untuk dimasukkan ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Selain itu, mantan Kepala Sekretariat Presiden ini mengatakan, Dinas Pendidikan DKI akan membuka lowongan guru KKI bagi guru yang terdampak aksi pembersihan tersebut. Namun, kata dia, dari 4.000 data yang didaftarkan Kementerian Pendidikan, hanya 1.700 guru yang akan menerimanya.

Baca Juga: Heru Budi Bantah Penembakan Ratusan Guru Honorer: Akan Didistribusikan ke Sekolah Lain

“Pemda DKI melalui Kepala Dinas Pendidikan memberikan kesempatan untuk mendaftar melalui mekanisme yang tepat sebagai guru KKI pada tahun ini, pada bulan Agustus ini akan ada 1.700 lowongan guru,” kata Budi.

Oleh karena itu, ia berharap guru honorer yang terdampak kebijakan pembersihan bisa mendaftar lowongan KKI. Ia mengatakan, niatnya membuka pendaftaran KKI bagi guru honorer yang terdampak aksi pembersihan agar para tenaga pengajar bisa mendapatkan haknya.

Baca juga: Ratusan Guru Honorer di Jakarta Dipecat Mendadak Tanpa Pemberitahuan

“Sekali lagi Pemda DKI ingin guru peserta pelatihan mendapatkan hak sebagaimana mestinya, melalui mekanisme pengajaran dari tahun 2017 hingga saat ini tidak mendapatkan hak yang seharusnya. haknya, kesempatan untuk mendapatkan haknya,” kata Budi.

Lalu bagaimana dengan sisa 2.300 guru honorer yang terkena dampak pembersihan? Mantan Walikota Jakarta Utara ini meminta tidak perlu khawatir karena lowongan ini akan dibuka kembali pada tahun 2025.

“Sisanya 2.300 bagaimana? DKI sudah berpikir untuk dibuka pada 2025. Tapi prosedurnya untuk mempersiapkan tes, ada mekanisme yang baik, ada wawancara, segala macam sesuai aturan. ini peluangnya bagus, tentu 1.700 mendapat (KKI), sisanya 2.300 mendapat peluang di 2025,” ujarnya.

Categories
Edukasi

Anggota DPR Sebut Penyebab Guru Honorer tak Kunjung Jadi ASN

bachkim24h.com, JAKARTA — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI

“Ndila (ternyata) yang berhubungan dengan pendidikan dari segi kebijakan pendidikan,” kata Mujib dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi (RDPU).

Mujib mengatakan, DPR RI tidak bisa sewaktu-waktu mengundang pemangku kepentingan terkait untuk membahas berbagai persoalan pekerjaan guru honorer.

Pihaknya berkomitmen mendukung para profesor emeritus. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan mendorong pemangku kepentingan terkait untuk memfasilitasi akses terhadap fakultas emeritus agar dapat dengan mudah diangkat menjadi ASN.

“Tadi kita usulkan tidak perlu tes lagi, kalau perlu manajemen saja. Dulu oke, ada undang-undang lain yang mewajibkan ASN dites dan diterbitkan kembali, kita masih negosiasi. Oke, tapi hanya kinerjanya. “asal ada latihannya nanti. , kami juga minta gridnya dan kami kasih,” jelas Mujib.

Yang parahnya, akhirnya pihak swasta yang mencari tahu. Akhirnya pihak swasta teriak di sini dan minta diberi kesempatan. diberikan pemerintah. Begitu diberi kesempatan, mudah sekali mendapatkan sertifikat (sertifikat guru) (guru yang melamar PPPK dari sekolah swasta, kan?” lanjut Mujib.

Untuk itu, ia yakin permasalahan terkait status kerja guru honorer bisa menemukan titik terang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan ASN/tenaga honorer dan dosen khawatir dengan pasokan CASN 2024.

“Banyak poin penting. Pertama, pembentukannya merupakan bagian dari upaya pengisian ASN/Tenaga Honorer di seluruh unit fungsional Kemendikbud. Dunia pendidikan juga merambah ke pemerintah daerah,” kata Anas.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menerbitkan izin mendirikan bangunan bagi 40.541 pelamar ASN kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (PANRB). Formasi ini terdiri dari 15.462 CPNS dan 25.079 PPPK.