bachkim24h.com, Jakarta – Akses keuangan di Indonesia terus berkembang dari tahun ke tahun. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlanga Hartarto saat rapat koordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta pada Jumat (22/03/2024).
Menko Airlanga mengatakan tingkat akses keuangan Indonesia akan mencapai 88,7 persen pada tahun 2023, naik dari 85,1 persen pada tahun lalu.
Tingkat akses keuangan Indonesia tercatat sebesar 88,7 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar 85,1 persen dan di atas target sebesar 88 persen, kata Airlanga.
Ia mengatakan, tingkat inklusi keuangan terus meningkat sejak diberlakukannya Strategi Nasional Keuangan Inklusi (SNKI) pada tahun 2016, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 3% poin persentase.
Airlangga melanjutkan, terdapat tiga indikator utama akses keuangan, antara lain indikator cakupan akses, penggunaan produk keuangan, dan kualitas secara keseluruhan juga mengalami peningkatan yang signifikan.
Menko Irlanga menjelaskan, angka inklusi keuangan mencapai 81,4 persen pada tahun 2020, terus meningkat menjadi 83,6 persen pada tahun 2021, serta meningkat menjadi 85,1 persen pada tahun 2022 dan 88,7 persen pada tahun 2023.
Selain itu, dari segi kepemilikan dan penggunaan keuangan juga meningkat dan terus meningkat selama 10 tahun terakhir.
“Kepemilikan rekening telah mencapai 76,3% pada tahun 2023, berada di atas target 0,3% sebesar 76%,” jelas Airlangga.
Sebelumnya, pemerintah melalui OJK dan Bank Indonesia terus meningkatkan literasi keuangan dan akses keuangan di Indonesia. Pasalnya, misi Indonesia Emas 2045 akan sulit tercapai jika literasi keuangan Indonesia masih rendah.
Saat ini Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen dan inklusi keuangan sebesar 85,10 persen.
Artinya, masih banyak masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terbatas terhadap produk dan layanan keuangan. Akibatnya, cukup banyak masyarakat yang terjerumus dalam berbagai permasalahan keuangan seperti pinjaman dan investasi ilegal.
Gubernur Bengkulu Rohidin Mercia mengatakan salah satu faktor penghambat perekonomian adalah rendahnya literasi keuangan.
Menurutnya, literasi keuangan merupakan upaya untuk mengenal, memahami dan mengambil keputusan dalam pengelolaan keuangan. Jika seseorang mempunyai literasi keuangan yang baik maka ia dapat mengetahui dan memahami lembaga keuangan, termasuk badan usaha keuangan.
“Setelah kenal dia, dia paham, ternyata: produk ini, asuransi ini, lembaga keuangan ini, dll. Terakhir, kalau masih ragu, langsung saja hubungi OJK, apakah lembaga ini benar atau tidak, legal? Setelah itu, pada akhirnya, Anda memutuskan, jika Anda menabung, Anda harus pergi ke bank, investasi harus datang ke sini, sehingga mereka tidak menipu kita dengan pinjaman, investasi, janji. Sikap prudent (hati-hati) itu penting,” kata Rokhidine dalam acara Desaku Keuangan, Senin (26 Februari 2024).
Untuk itu, ia mengapresiasi kegiatan Desaku CakapFinancial yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Bengkulu.
Menurut SNLIK, Indeks Literasi Keuangan Negara Bekulu tercatat sebesar 30,39%, masih di bawah rata-rata nasional sebesar 49,68%.
Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI Usman Kansong mengatakan peningkatan akses keuangan bisa dicapai melalui teknologi digital dan internet, namun masyarakat harus melek finansial untuk membuat perbedaan. . antara lembaga keuangan formal dan informal;
Meski demikian, Usman mengingatkan, tidak semua pinjaman online legal. Sepanjang 2017 hingga 2023, OJK bersama Kominfo memblokir 6.895 organisasi, pinjaman, investasi, dan lembaga ilegal. Meski sudah banyak yang ditutup, namun faktanya tawaran pinjaman online dan investasi ilegal masih terus bermunculan di masyarakat.
“Kekhasan pinjol ilegal adalah tidak terdaftar, kemudian mudah memberikan pinjaman, namun bunga dan dendanya tinggi. Mereka kemudian menawarkan pinjaman melalui Whatsapp dan SMS, meminta akses terhadap data pribadi dan bahkan menanyakan rincian orang yang mereka cintai. Apalagi pinjol ilegal biasanya dilakukan dengan pungutan tidak etis, seperti terorisme,” tegasnya.
Selain itu, menurut dia, ciri-ciri investasi ilegal adalah janji keuntungan yang tidak adil, janji bonus besar, mengadakan promosi mewah, dan berpura-pura menjadi investor sukses, sedangkan legalitasnya tidak jelas.