Republic.co.id, Jakarta – Melihat keadaan hari ini, terkait dengan pengaturan karyawan untuk mengatur orang Indonesia, Yeshiva (Rakorta) di tingkat menteri. Pertemuan memerintahkan semua kantor atau lembaga terkait (k / l).
Kementerian Ekonomi adalah Riao Limato, kata Yeshiva bermaksud untuk mengevaluasi aplikasi Menteri untuk perdagangan (permendul) nomor 36/2023. Ada banyak hasil dalam keputusan rakorta.
Antara lain, terkait dengan pengiriman PMI (migran Indonesia), menyetujui bahwa pengaturan barang adalah PMI yang dikirim ke PMI yang dipekerjakan oleh PMI yang dipekerjakan di luar negeri dan tidak dilatih.
Ini juga memutuskan, yang mengatur impor PMI berdasarkan Parman 141/2023 ketentuan dengan impor PMI (Importir Indonesia), dibawa oleh Bea Cukai (DJC).
“Pemerintah akan segera memperbarui/mengubah daging perdagangan 36/2023 Joe 3/2024, terutama dengan mengeluarkan ekstraksi Parmendag III dari pengiriman imigran Indonesia (PMI) yang mengatur jenis atau kelompok barang dan batasan barang untuk setiap pengiriman barang.
Dikatakan, pengaturan pembatasan pengiriman PMI yang dibuat sesuai dengan PMK 141/2023. Termasuk, PMI dapat dikirim ke PMS pengiriman yang dikirim ke PMI bekerja di luar negeri dan non-perdagangan.
Instruksi segera dilakukan oleh pembatasan kelas penata rambut dan jumlah item, tetapi ada pembatasan jumlah impor, tidak ada PPN, PPNBM dan bagian 22 impor PPP. Dalam satu tahun).
Jika ada kelebihan item mesin atau lebih dari $ 500 atau lebih dari $ 1.500 untuk US $ 1.500, maka kelebihan impor 7,5 persen, menurut PMK 141/2023. Mematuhi pembatasan pembatasan yang diterapkan dengan membahas ketentuan ketentuan.