LIPUTAN6.
Ini adalah solusi untuk menghilangkan transportasi kargo yang berlebihan, juga dikenal sebagai skala oleh ODOL oleh program nol ODOL.
Proposal ini menunjukkan lokakarya yang diselenggarakan oleh Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Regional (menu Harimurti Yudhimo di kantor Kemenko di kantor Kemenko IPK, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
“Ada diskusi sebelumnya, motif dan ketidaksopanan yang kami ukur, sehingga kemudian efektif, perlu, juga harus disajikan.
Menurutnya, pemerintah tidak hanya ingin melarang keberadaan truk ODOL tanpa solusi. Oleh karena itu, menteri / lembaga yang relevan diharuskan mengubah aturan logistik nasional.
“Tapi seharusnya juga ada celah untuk penggantian. Karena kamu tidak bisa mengatakan tidak pada sesuatu yang telah menjadi sangat kuat,” lebih.
Mereka bertemu dengan situasi yang sama, manajer umum Kementerian Transportasi (Kemenhub), Ahmad Yani mengatakan, kasus insentif bagi bisnis ini untuk berdiskusi dengan Departemen Keuangan.
Kementerian Transportasi dalam kasus ini juga menyatakan beberapa saran. Dimulai dengan kendaraan Advance Advance (DP), untuk memberikan subsidi bahan bakar untuk transportasi kargo.
“Ada banyak (saran), misalnya, selama pembelian kendaraan, ada kenyamanan di wajah dan lainnya, termasuk BBM, kita dapat melihat,” Ahmad Yani.
Dalam sel, 6 Mei 2025, 15.35, Maulandy Rizki Baya Kencana Tulis: Tulis ketentuan insentif seperti subsidi di pompa bensin. Ini adalah solusi untuk menghilangkan transportasi kargo yang berlebihan, juga dikenal sebagai skala oleh ODOL oleh program nol ODOL.
Proposal ini menunjukkan lokakarya yang diselenggarakan oleh Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Regional (menu Harimurti Yudhimo di kantor Kemenko di kantor Kemenko IPK, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
“Ada diskusi sebelumnya, motif dan ketidaksopanan yang kami ukur, sehingga kemudian efektif, perlu, juga harus disajikan.
Menurutnya, pemerintah tidak hanya ingin melarang keberadaan truk ODOL tanpa solusi. Oleh karena itu, menteri / lembaga yang relevan diharuskan mengubah aturan logistik nasional.
“Tapi seharusnya juga ada celah untuk penggantian. Karena kamu tidak bisa mengatakan tidak pada sesuatu yang telah menjadi sangat kuat,” lebih.
Mereka bertemu dalam situasi yang sama, manajer umum Kementerian Transportasi (Kemenhub), kata Ahmad Yani, insentif untuk pedagang transportasi yang membahas lebih rinci di Departemen Keuangan.
Kementerian Transportasi dalam kasus ini juga menyatakan beberapa saran. Dimulai dengan kendaraan Advance Advance (DP), untuk memberikan subsidi bahan bakar untuk transportasi kargo.
“Ada banyak (saran), misalnya, selama pembelian kendaraan, ada kenyamanan di wajah dan lainnya, termasuk BBM, kita dapat melihat,” Ahmad Yani.
Dipromosikan oleh Komite Keamanan Transportasi Nasional (KNKT) Salah satu dari mereka yang berkontribusi pada truk yang berlebihan (ODOL) di Indonesia karena pengemudi truk kami tidak berpendidikan baik dan benar.
Ketua Komite Transportasi di Transport (KNKT) Ahmad Winan, ia menyarankan pemerintah untuk menetapkan pengemudi dan pengemudi.
“Selama lebih dari 20 tahun, Indonesia belum menjadi pengemudi dan pengemudi pengemudi,” kata Ahmad pada hari Minggu (4/5/2025).
Ahmad menjelaskan bahwa mobil yang berbeda memiliki merek, jenis, dan teknologi yang berbeda. Ada sistem rem hidrolik, spiritual dan kombinasi keduanya.
Tidak menyebutkan bahwa teknologi bukan lagi industri otomotif, tetapi menunjuk pada imoralitas dan sepeda motor dan kendaraan listrik pendek.
Pengemudi bus dan truk di Indonesia -“diri sendiri, dari teman -teman mereka dan sebagainya. Tidak ada yang tahu terstruktur seperti cara lain.
NSTSC memberikan contoh, kasing dengan truk bekasi dengan beban 50-load lebih dari 70 ton dengan sistem mesin maksimum dan sistem mesin dengan maksimum 35 ton.
Pengemudi membuatnya memuat hukum yang bukan karena dia adalah orang yang berani, tetapi dia tidak tahu tentang keparahan kekuasaan.
“Apa risiko akan dibahas jika telah dibuat, jadi NTSC harus menghilangkan truk Odlo, ditambah pengemudi hukum yang mengarah ke pengemudi sekolah dan pengemudi truk,” katanya.
Disetujui untuk Mandato Pasal 77 (paragraf 4) undang -undang 22 tahun 2009 dalam lalu lintas jalan, mengarahkan pengemudi ke pengemudi publik.
Harus melakukan sekolah mengemudi untuk mendapatkan pengemudi profesional dan pelatihan mengemudi untuk pengemudi yang lebih tepat. Tentu saja, itu harus disertai dengan upah minimum agar makmur berada di kendaraan operasi yang nyaman dan aman.