Slot Jepang PAY4D bandar toto macau

Menko Luhut Bantah Negara Tak Mampu Biayai Program Makan Bergizi Gratis, Ini Skenarionya

Menteri terkoordinasi Jakarta Luhut Binsar Pandjaitan, bachkim24h.com membantah anggaran negara, yang tidak dapat membawa program makanan gizi yang dibuat oleh sub-struktur Prabowo dan wakil presiden Gibralan Rakabuming.

Berdasarkan skenario yang dihitung oleh Kementerian Marve, Indonesia dapat dipisahkan oleh RP. 612 triliun triliun untuk menyelesaikan pembangunan jalan tol Sumatra, untuk menyelesaikan pembangunan ibukota (IKN) dan mengelola program nutrisi gratis.

“Jadi saya pikir itu baik, orang -orang takut bahwa anggaran kami tidak kuat, sebenarnya tidak ada masalah,” kata Luhut, yang meluncurkan Antara, seperti yang ditulis pada hari Jumat (21.06.206/2024).

Luhut menyarankan masyarakat untuk tidak khawatir. Sudah pasti bahwa anggaran Indonesia akan sembuh jika dapat mengurangi kerugian anggaran, salah satunya adalah Digitalisasi.

“Dengan digitalisasi, kita dapat secara signifikan mengurangi kerugian sehingga kita dapat membuatnya lebih baik lagi,” kata Luhut.

Dia mengatakan bahwa anggaran untuk program makan nutrisi, yang merupakan sub -struktur presiden, secara bertahap dibayarkan, dari 20 triliun rp.

“Angka kami dimulai dengan sebanyak mungkin dengan RP20 triliun dan secara bertahap, berjalan,” kata Luhut di acara itu “Dinamika Rantai Pasokan Mineral Kritis” di acara Jakarta pada hari Kamis.

Luhut menghargai program ini karena dia percaya bahwa banyak anak Indonesia belum pernah makan daging atau telur.

Melalui program ini, Luhut berharap untuk menikmati makanan pada anak -anak Indonesia. “Dan program (nutrisi bergizi) dipimpin di 93 negara, bukan hal yang aneh. Saya pikir itu sangat bagus,” kata Luhut.

Selain bagaimana program ini menawarkan kepada anak -anak kesempatan untuk mengakses daging dan telur, Luhut juga menghargai menu yang berubah setiap hari dan menggunakan bahasa Inggris setiap hari.

“Misalnya, gunakan telur makanan Anda, nasi hari ini, gunakan bahasa Inggris. Jadi pelajaran program,” kata Menteri Luhut yang terkoordinasi.

 

 

Airnanga Harmarto, Menteri Koordinasi Ekonomi, mengungkapkan bahwa Badan Anggaran DPR RI (Bangari) masih memiliki perdebatan tentang penurunan defisit anggaran tahun 2025. Dalam interval 1,5 persen menjadi 1,8 % dari Produk Domestik Bruto (PDB) (PDB) bertujuan untuk membiayai program bebas selatan yang diusulkan oleh prabow-gaw.

“Masalahnya masih dalam diskusi Bangari. Jadi, kami sedang menunggu diskusi diselesaikan,” kata satu -satunya masjid Hikmahi, Airlta Harrtardo, Western -jarka, Senin, 17 Juni 2024.

Selain itu, ia juga menanggapi pengurangan atap anggaran kementerian yang dilakukan oleh beberapa menteri keuangan Sri Muchan. Menurutnya, anggaran kementerian tidak ditetapkan dan mungkin masih berubah seiring diskusi terus berlanjut.

Sebelumnya, Menteri Keuangan menjelaskan Anggaran dan Strategi Anggaran Pengeluaran (APBN) Sri Muchan untuk memenuhi program makanan bergizi gratis yang diusulkan oleh sub-bahasa Prabowo. Sri Mumyani mengakui bahwa ada tantangan dalam mengimplementasikan program ini. Kementerian Keuangan bermaksud untuk mereformasi berbagai aspek untuk mengurangi tantangan ini.

Selain reformasi pajak, penguatan lembaga, pembersihan korupsi dan meningkatkan investasi di daerah digital, Kementerian Keuangan akan terus menganggarkan. Anggaran terutama diperkuat di depan guncangan dengan turbulensi ekonomi global.

Pemerintah juga berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia (sumber daya manusia) melalui berbagai upaya, seperti pemisahan anggaran pendidikan 20 %, 6 % kesehatan dan jaminan sosial 50 % dari anggaran negara. Selain itu, pemerintah mendorong produktivitas dan mobilitas masyarakat untuk mendukung pengembangan infrastruktur.

Dalam dokumen kerangka kerja makro ekonomi dan bagian utama dari kebijakan pajak (KEM-TPKF), Kementerian Keuangan ditujukan untuk defisit anggaran tahun 2025 dalam kisaran 2,45-2,82 persen.

Pendapatan negara bagian ditujukan untuk 12,14 persen dari PDB dalam interval, sementara diperkirakan biaya nasional 14,59 persen dari 15,18 persen dari PDB.

 

Scroll to Top